Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memaparkan capaian dua tahun pemerintahan di bidang kesehatan dalam konferensi pers bertajuk “2 Tahun Pemerintahan Bidang Kesehatan” di kantor Kementerian Kesehatan pada Kamis (22/10/2026). Paparan tersebut menyoroti tiga program utama, yakni pemeriksaan kesehatan gratis, peningkatan fasilitas rumah sakit, dan penanganan tuberkulosis, yang seluruhnya berada di bawah Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC).
Program pemeriksaan kesehatan gratis dirancang untuk mendorong peningkatan angka harapan hidup rata-rata Indonesia dari 72 tahun menjadi 76 tahun. Melalui program ini, pemerintah menargetkan deteksi dini terhadap empat faktor risiko utama penyakit tidak menular, yaitu hipertensi, diabetes, dislipidemia atau kolesterol tinggi, dan obesitas. Warga yang teridentifikasi memiliki faktor risiko diarahkan untuk memperoleh tindak lanjut berupa pengelolaan dan pengobatan gratis di puskesmas.
Keempat faktor risiko tersebut berkaitan dengan penyakit kardiovaskular seperti penyakit jantung dan stroke, serta gangguan ginjal. Menurut Budi, pengukuran terhadap keempat faktor itu berpotensi menurunkan angka kematian akibat penyakit kardiovaskular secara signifikan.
“Kalau kita bisa mengukur keempat faktor risiko tadi, obesitas, tekanan darah tinggi, gula darah tinggi, sama kolesterol tinggi, kita bisa menurunkan sampai 80 persen dari kematian yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular,” ujar Budi Gunadi.
Di sisi fasilitas kesehatan, sebanyak 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) di daerah tertinggal masuk dalam program peningkatan dari rumah sakit Kelas D. Sebanyak 20 rumah sakit lain telah memasuki tahap konstruksi pada 2026, sementara 24 rumah sakit dijadwalkan pada tahap berikutnya pada 2027. Fasilitas kesehatan di sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Buru, Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Keerom di Papua, diperkuat dengan peralatan medis modern seperti mamografi untuk deteksi dini kanker payudara, CT scan, serta laboratorium kateterisasi (cath lab) untuk penanganan penyakit jantung dan stroke.
Namun, Kementerian Kesehatan mencatat baru 34 dari 66 RSUD tersebut yang memiliki kelengkapan tujuh jenis dokter spesialis dasar. Keterbatasan tenaga spesialis ini menjadi salah satu tantangan yang perlu diatasi agar peningkatan fasilitas dapat berjalan seiring dengan kualitas layanan.
Pada penanganan tuberkulosis, Kementerian Kesehatan mencatat untuk pertama kalinya estimasi insiden TB di Indonesia menunjukkan tren penurunan yang berkelanjutan. Penemuan kasus didukung peralatan X-ray portabel dan mesin uji molekuler Near Point of Care (NPOC) di berbagai puskesmas. Pemerintah juga memperluas skrining TB ke lingkungan berisiko, antara lain lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan, dan pesantren, serta melakukan skrining terhadap pekerja dan mitra layanan transportasi daring melalui kolaborasi dengan kementerian, lembaga, dan sektor swasta.
Indonesia turut berpartisipasi dalam uji klinis fase 3 kandidat vaksin TB M72 yang ditargetkan mulai diproduksi pada awal 2029. Dari sisi pengobatan, durasi terapi TB yang sebelumnya dapat berlangsung lebih dari satu tahun kini dapat dipersingkat menjadi enam bulan, bahkan empat bulan untuk regimen tertentu. Kementerian Kesehatan mendorong penggunaan regimen obat yang memungkinkan terapi lebih singkat bagi pasien yang memenuhi kriteria medis.
“Dengan demikian, obat-obatan TB-nya makin lama makin mudah diterima oleh masyarakat,” tambah Budi Gunadi.
Ke depan, sejumlah tantangan masih membayangi pelaksanaan ketiga program tersebut, mulai dari memastikan program menjangkau lebih banyak orang, menjamin tindak lanjut hasil pemeriksaan, ketersediaan dokter spesialis, hingga keberlanjutan pengobatan. Pemerintah menempatkan ketiga program ini sebagai upaya memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
