Senat Prancis Sahkan RUU Denda Perusuh Demo, Termasuk Sita Tunjangan

Senat Prancis mengesahkan RUU yang memungkinkan perusuh demonstrasi dimintai tanggung jawab finansial atas kerusakan, termasuk penyitaan tunjangan sosial. RUU ini masih menunggu pembahasan di Majelis Nasional.

Senat Prancis mengesahkan rancangan undang-undang yang memungkinkan perusuh bertanggung jawab secara finansial atas kerusakan selama demonstrasi publik. Pemungutan suara berlangsung pada Rabu, 28 Oktober 2026, dengan hasil 229 suara mendukung dan 105 menolak. Dukungan utama datang dari aliansi sayap kanan bersama kelompok sentris yang menguasai mayoritas di Senat.

RUU ini belum dapat berlaku karena masih harus dibahas dan disetujui oleh Majelis Nasional Prancis. Pemerintah Prancis memandang aturan tersebut sebagai cara memperbesar akuntabilitas finansial atas kerusakan yang terjadi saat demonstrasi. Pembahasan di Majelis Nasional akan menentukan apakah ketentuan ini menjadi hukum yang mengikat.

Aturan ini diajukan menyusul kerusuhan setelah kemenangan Paris Saint-Germain atas Arsenal pada Mei 2026. Sebelumnya, demonstrasi terkait ketimpangan dan kenaikan harga berakhir ricuh pada 17 Oktober 2026. Insiden tersebut menyebabkan ribuan usaha mengalami kerusakan atau penjarahan.

Menteri Dalam Negeri Prancis Laurent Nunez menekankan pentingnya respons cepat terhadap kerusakan dan situasi kacau. Ia menyatakan mayoritas warga Prancis seharusnya tidak menanggung biaya akibat tindakan segelintir perusuh. Pernyataan itu menjadi dasar pemerintah dalam mendorong tanggung jawab finansial bagi pelaku kerusakan.

Ketentuan dalam RUU juga memungkinkan penyitaan tunjangan kesejahteraan sosial dan bantuan perumahan untuk membayar kompensasi. Sanksi tersebut berlaku bagi individu yang terbukti sengaja ikut dalam kelompok yang dibentuk untuk melakukan vandalisme. Kritikus memperingatkan bahwa orang yang secara tidak langsung menyebabkan kerusakan pun dapat dimintai tanggung jawab finansial.

Kelompok hak asasi manusia mengkritik ketentuan itu karena berpotensi menambah beban finansial bagi kelompok rentan. Amnesty International memperingatkan kebijakan tersebut dapat mendorong keluarga yang sudah terpinggirkan semakin jatuh ke dalam kemiskinan. Organisasi itu juga menyoroti risiko dampak finansial yang lebih berat bagi kelompok yang sudah menghadapi kesulitan ekonomi.

Sejumlah kelompok hak asasi manusia menilai RUU ini berpotensi membatasi hak untuk berdemonstrasi. Kritik tersebut muncul di tengah proses legislasi yang masih berjalan dan belum final. Pembahasan di Majelis Nasional akan menjadi tahap penentu bagi keberlanjutan aturan ini.